Categories News

Kekecewaan Peradi Atas Sikap KPK Pada Kasus Fredrich Yunadi

 

 

Punkinbooks.com РKetua Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan, menyayangkan atas tindakan KPK. Komisi Antirasuah seperti tidak mau bekerja sama dengan Komisi  Pengawas Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)  mengenai kasus yang menyeret mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

“Ya terus terang kami sayangkan KPK tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Peradi. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, ya Peradi termasuk unsur penegak hukum juga,” ungkap Otto di kantor Peradi, Jakarta Barat, Kamis (18/1/2018).

KPK menyatakan Fredrich menjadi tersangka atas kakus upaya penghalangan penyidikan pada Setya Novanto. Menurut Otto, KPK harusnya tidak berkoordinasi serta memberi akses terhadap Komisi Pengawas Peradi untuk mengetahui dugaan yang dituduhkan pada mantan pengacara Novanto itu.

Komisi pengawas juga memerlukan klarifikasi Fredrich Yunadi mengenai dugaan pelanggaran kode etik profesi. Tetapi, Otto mengungkapkan kehadiran komisi pengawas malah direspon dingin oleh KPK.

Otto menganggap sewajarnya profesi advokat terkesan seperti menghalangi kerja penegakan hukum. Dari situlah peran Peradi untuk menganggap terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

“Jadi sangat tipis perbedaan menghalangi penyidikan seperti yang dimaksud di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan profesi advokat itu sendiri,” ungkap Otto.

Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf menganggap sikap KPK seakan tidak menghargai terhadap sesama penegak hukum. Fauzie tidak memasalahkan anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan tindakan. Tetapi, penanganan kasusnya harus dengan melewati mekanisme organisasi profesi.

“Lebih baik saling menghargai melalui mekanisme organisasi dan interaksi antar-instansi,” ungkap Fauzie.

Dia juga menyesalkan yang hanya mengunggulkan otoritas semata dalam menegakkan hukum. Hal tersebut dinilainya masih memperlihatkan adanya ego sektoral.

“Dan itu tidak sejalan dengan amanat Pak Jokowi agar semua instansi penegak hukum bersinergi sehingga tidak timbul kegaduhan yang dapat menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *